PEMIMPIN HASIL MONEY POLITIC TAK WAJIB DITAATI

PEMIMPIN HASIL MONEY POLITIC TAK WAJIB DITAATI

Rembang- Salah seorang tokoh agama Kecamatan Sedan, Rembang KH Zakki Mawardi, Kamis (16/2), mengemukakan bahwa mentaati seorang pemimpin yang dalam proses pemilihannya menggunakan pendekatan money politic secara agama hukumnya tidak wajib. Hal itu menurutnya sama saja hukumnya dengan suap yang secara jelas dalam agama tidak diperbolehkan.

“Money politic secara kontekstual sama seperti suap dan suap secara jelas dilarang dalam agama. Dalam hadist nabi sudah dijelaskan ‘arsyi wal murtasyi fi nar’, yang dapat diartikan penyuap dan yang disuap tempatnya adalah neraka. Maka dari itu dari nash tersebut menurut saya tidak wajib mentaati pemimpin yang ketika proses pemilihannya menggunakan unsur suap atau money politic,” terang KH Zakki sambil menunjukan salah satu kitab rujukannya.

KH Zakki berpandangan nash (rujukan) tersebut bukan saja hanya berlaku untuk pemimpin dalam arti sempit. Semua jabatan publik yang didapat oleh seseorang dengan cara-cara seperti itu menurutnya secara agama hukumnya adalah sama, tidak wajib ditaati.

“Saya kira hal itu bukan hanya berlaku bagi pemimpin dalam arti sempit, melainkan juga berlaku bagi semua jabatan publik, termasuk, guru, perusahaan, BUMN dan yang lainnya. Namun ini secara agama, di luar itu saya tidak berani berpandangan,” jelasnya lagi.

Kyai berkacamata itu juga mengungkapkan, secara rasional seseorang yang mendapatkan sebuah jabatan dengan pendekatan money politic ataupun suap secara naluriah akan berusaha mendapatkan apa yang sudah ia keluarkan ketika dirinya sudah meraih jabatan tersebut, dengan cara apapun. Hal itu, kata dia, tentu saja akan memicu tindakan-tindakan lain yang secara implikatif merugikan masyarakat, seperti korupsi atau penyalahgunaan jabatan dan wewenang.

Namun, KH Zakki juga menyadari sangat sulit menghapus tindakan-tindakan yang melenceng secara agama tersebut karena pada konteksnya banyak orang yang berilmu ternyata justru diperbudak oleh hawa nafsu sehingga kepentingan duniawi menjadi hal yang dinomersatukan.

“Anda lihat sendiri, betapa banyak orang berilmu di negara ini. Namun  kenyataannya justru mereka banyak yang diperbudak oleh godaan duniawi dan akhirnya ilmunya jadi tidak ada gunanya,” tuturnya.

Untuk itu dalam era seperti saat saat ini dalam pandangannya dibutuhkan solusi komprehensif yang menyangkut multi bidang serta melibatkan banyak pihak. Bukan hanya dari agama saja, namun menurutnya juga melibatkan ulil amri atau pemimpin dengan  jalan memberikan tauladan (contoh perbuatan) yang baik.

“Agama saja saya kira belum cukup, pemerintah selaku pemegang kebijakan harus menjadi inisiator serta memiliki langkah jitu dengan memanfaatkan kapasitas yang dimilikinya. Selain itu tentu saja langkah-langkah batihiniyah tetap dikedepankan seperti perbanyak zdikir (berdoa) agar terhindar dari godaan duniawi,” pangkasnya. (Ilyas)